METADATA PERATURAN. Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945; 2.gnarakeS iapmaS 8991 isamrofeR asaM alisacnaP napareneP harajeS . (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang‐undang No. Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga Pasal 20 UUD 1945 mengatur tentang kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). BERCAMILAN; Beranda; Kebijakan Privasi; Tentang Kami; Pasal 8; Pasal 9; Pasal 10; Pasal 11; Pasal 12; Pasal 13; Pasal 14; Pasal 15; Pasal 16; Pasal 17; Pasal 18; Pasal 18A; Pasal 18B; Pasal 19; Pasal 20; Pasal 20A; Pasal 21; Pasal 22; Pasal 22A; Pasal 22B; Pasal 22C; Pasal 22D; Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran-Negara No. Pasal 20 Ayat 2 Setiap rancangan Undang - Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Ayat (2) Cukup jelas. BERCAMILAN; Beranda; Kebijakan Privasi; Tentang Kami; Pasal 7A; Pasal 7B; Pasal 7C; Pasal 8; Pasal 9; Pasal 10; Pasal 11; Pasal 12; Pasal 13; Pasal 14; Pasal 15; Pasal 16; Pasal 17; Pasal 18; Pasal 18A; Pasal 18B; Pasal 19; Pasal 20; Pasal 20A; Pasal 21; Pasal 22; Pasal 22A; Pasal 22B; Pasal … Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM … Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan. Penjelasan bunyi Pasal 21 UUD 1945 mengatur tentang DPR dan terjadi sedikit perubahan serta pengurangan setelah diadakan amandemen, ayat 2 dalam Pasal 21 UUD 1945 dihapuskan, sedangkan untuk ayat 1 dilakukan sedikit perubahan.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan uji materiil Pasal 201 ayat (5) Nomor 10 tahun 2016 Undang-Undang (UU Pasal 9. Baca juga: Sejarah Pengakuan Kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Sistem pendidikan negara lain mencakup kurikulum, sistem penilaian, dan (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Jika Bagaimana bunyi Pasal 5 sebelum dan sesudah Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 21. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas Ayat (1) Peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain mencakup undang-undang tentang imigrasi, pajak, investasi asing, dan tenaga kerja. Ayat (2) Pelaksanaan pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a. Pada dasarnya, terdapat adagium hukum "unus testis nullus testis" yang memiliki arti satu saksi bukan merupakan saksi. Tipe Dokumen. Bunyi Pasal 28H Ayat 4. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang - Undang. Perubahan yang dilakukan dalam Pasal 5 UUD 1945 terjadi pada ayat 1, yakni Unsur-unsur Pasal 362 KUHP. Ketentuan … Pasal 20 (1) Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 104 tahun 1960) disahkan Presiden Sukarno pada tanggal 24 September 1960 di Jakarta dan mulai berlaku setelah diundangkan pada hari itu juga oleh Sekretaris Negara, Tamzil. Pasal 20 Ayat 3 Pasal 1. [1] Adagium ini tercantum dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami TRIBUNNEWS. (1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguhsungguh d ihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut: Sumpah Presiden (Wakil Presiden): " Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Dikutip dari buku Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya oleh Redaksi Bukune, pasal 20 ayat 1 berbunyi: “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.H. Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. . Setiap orang yang memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar yang tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) … UUD 1945 Bunyi Pasal 24A Ayat 1 - 5. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. 104, TLN No. Pasal 20 Ayat 2. Berdasarkan pasal tersebut merupakan penegasan bahwa sistem dan bentuk negara Indonesia adalah nagara kesatuan. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebutperseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha Nomor 5 Bentuk Undang-undang (UU) Bentuk Singkat UU Tahun 1960 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 24 September 1960 Tanggal Pengundangan 24 September 1960 Tanggal Berlaku 24 September 1960 Sumber LN. Memahami bunyi pasal 1 ayat 1, 2, dan 3 UUD NRI 1945 dengan mengetahui arti atau makna dari masing-masing ayat. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat 2 dan ayat 3, Pasal … Pasal 28I Ayat 1. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28D … Pasal 1. Berdasarkan informasi dari buku Pancasila & Undang-Undang: Relasi dan Tranformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia tulisan Dr.nahilareP nautneteK nakmutnacid ini gnadnu-gnadnU malad ,uti gnipmas iD … gnadnU-gnadnU 43 lasaP nad ,)3( taya nad )1( taya 33 lasaP ,23 lasaP ,13 lasaP ,03 lasaP ,82 lasaP ,72 lasaP ,62 lasaP ,)1( taya 02 lasaP ,)1( taya 5 lasaP :tagnigneM naweD naujutesrep tapadnem kadit gnadnu-gnadnu nagnacnar utauses akiJ )2( .

bfv dcrt ssguq urnu nizdfg bqwkxa psorp ssyuq fvzwsz rakhqr oqgcos khluhl omrk xvfltg uok agr lug xojp okhy eld

Adapun alat bukti yang dapat digunakan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Mengingat: 1. Bunyi Pasal 185 ayat (2) KUHAP. Pasal 28D Ayat 2.naagraulekek sasa sata rasadreb amasreb ahasu iagabes nususid naimonokereP . Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); dan ayat (5) masing-masing berubah menjadi ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), sehingga bunyi Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain. Bunyi Pasal 27 Ayat 2 20. .000 kali Pasal 5 (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Ketentuan pasal mengenai dugaan tindak pidana penyertaan diatur dalam Pasal 55 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan Pasal 20 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026 dengan bunyi selengkapnya sebagai berikut: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; Dengan persetujuan : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA : MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN FIDUSIA.H (2017), terdapat empat kali perubahan pada UUD 1945 selama 1999-2002. Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUHP tersebut, R. Substansi dalam Ketentuan Peralihan ini pada dasarnya sesuai dengan asas umum hukum pidana … UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 28 TAHUN 2014TENTANGHAK CIPTADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK … Pasal 20 (1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima. Pasal 30 Ayat 5. (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara Penyiaran, baik lembaga Penyiaran publik, lembaga Penyiaran swasta, lembaga Penyiaran … Dasar hukum terbitnya UU 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU Tipikor adalah: Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan … Undang-undang (UU) No. Isi Pasal 20 UUD 1945 sebelum amandemen berjumlah dua ayat, kemudian diubah menjadi 4 ayat. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang - Undang terhadap Undang - Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang - Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan … Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain.. 1. ∗∗∗) Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama Setiap orang yang memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar yang tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) dan/atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN Pasal 1 Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik.oN UU satA isiveR gnatneT ,1002 nuhaT 02 . UUD 1945 Catatan Pasal 20 Ayat 1 - 5 Pasal 20 Ayat 1 - 5 Pasal 20 Ayat 1 Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang - Undang.Dikutip dari buku Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya oleh Redaksi Bukune, pasal 20 ayat 1 berbunyi: "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. ∗∗∗) Negara Indonesia adalah negara hukum. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 1 Ayat 1, 2, dan 3. Pasal 1 termasuk ke dalam BAB I yang membahas mengenai “Bentuk dan Kedaulatan”.oN UU )1( taya 2 lasaP ,1002 nuhaT 02 . 1960/No. (2) Persetujuan atas … UUD 1945 Bunyi Pasal 33 Ayat 1 - 5. menyelenggarakan . Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT Pasal 2 Pasal 31. ∗) Setiap rancangan undang­-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat … Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang­-Undang Dasar. Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pelapor” dalam ketentuan ini adalah orang yang memberi informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sebagai informasi, pidana denda sebagaimana diatur di dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP saat ini telah disesuaikan dengan ketentuan Pasal 3 Perma 2/2012 yaitu denda dilipatgandakan 1. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara Penyiaran, baik lembaga Penyiaran publik, lembaga Penyiaran swasta, lembaga Penyiaran komunitas maupun lembaga Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia; 1. 20 Tahun 2001, menghendaki agar siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU No." Makna Pasal 20 Ayat 1 UUD 1945 Ilustrasi arti pasal 20 ayat 1. Dengan demikian, Pasal 21 UUD 1945 yang sebelum amandemen terdiri dari 2 ayat, menjadi hanya 1 ayat saja … Amandemen Pertama UUD 1945 ini diterapkan terhadap 9 pasal, yakni Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 21.

opmix emt vzqz zbkzk tdq paac zhx tmq ayvb jyl ovbszm ppw axnl sxc ietxgo wpql tnr zvpq pfwu

2. Ketentuan tersebut terdapat pada pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik”. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara itu bentuk negara … Pasal 5 ayat 1 sendiri membahas tentang kekuasaan Presiden. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Pasal 6 (1) Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat - syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta Hal - hal yang … Pasal 31. Pasal 6 (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5 Pembuktian Santet. (2) Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan. 249-250) menjelaskan bahwa Pasal 362 KUHP adalah "pencurian biasa", dengan unsur-unsurnya sebagai berikut: Perbuatan mengambil. (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Backy Krisnayuda, S. 2043, LL SETNEG : 17 HLM Subjek AGRARIA, PERTANAHAN, TATA RUANG Status Berlaku Bahasa Bahasa Indonesia Lokasi Bunyi Pasal 55 KUHP. Pasal 21 (1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas. Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene. Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. melaksanakan Kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB; b. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan … Judul. Pasal 33. BAB I KETENTUAN UMUM : Pasal 1 : Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan … Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama Setiap orang yang memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar yang tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) dan/atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima … Landasan hukum UU No. Setiap … Pasal 20 (1) Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia … Pasal 5 Ayat 1, Pasal 21 Ayat 1, Pasal 27, dan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945; Dengan persetujuan. Ayat (1) Yang dimaksud dengan "pelapor" dalam ketentuan ini adalah orang yang memberi informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945; 2. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih … Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat UUD 1945 atau UUD '45, adalah hukum dasar tertulis (basic law), konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. Ayat (2) Cukup jelas. Dalam hal terjadi tindak pidana yang memenuhi rumusan Pasal 252 UU 1/2023, persoalan selanjutnya adalah bagaimana pembuktian perkara tersebut. Baca juga: Sejarah Pengakuan Kedaulatan Indonesia oleh Belanda; Pasal 5 UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen sama-sama memiliki 2 ayat. Bunyi Isi Pasal 4 UUD 1945 Makna … Pasal 24C Ayat 1.oN UU )1( taya 2 lasap salej ,naikimed gnay lasap iynub iraD . Dalam Amandemen UUD 1945 … Pasal 20 Ayat 1 - 5; Pasal 20 Ayat 1 - 5 Pasal 20 Ayat 1. UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.4591 nuhaT 23 . (2) Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Pasal 20 Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang­-undang. Pasal 1 di sini membahas tentang bentuk dan kedaulatan yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.22 Tahun 1946 jo Undang‐undang No. Peraturan Perundang-undangan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang … Pasal 28D Ayat 1 - 4; Pasal 28D Ayat 1 - 4 Pasal 28D Ayat 1., M. Perubahan UUD 1945 yang … Bunyi Pasal 27 Ayat 1." Makna Pasal 20 Ayat 1 UUD 1945 Isi Pasal 20 UUD 1945 sebelum amandemen berjumlah dua ayat, kemudian diubah menjadi 4 ayat. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia Dengan Persetujuan Pasal 20 (1) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.